Pengacara Ahok Menilai Adanya Kebohongan Dari Saksi Tentang Penafsiran Sural Al-Maidah
Pak Ahok - Anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Trimoelja D Soerjadi, menilainya saksi pelapor Muhammad Asroi Saputra tidak jujur mengenai tafsir Surat Al-Maidah ayat 51.
" Dia menyampaikan tak bisa jadikan pemimpin orang yang kafir. Pengertian kafir menurutnya yaitu orang yg tidak mengatakan kalimat syahadat. Lalu saya bertanya apakah Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha itu kafir? Dia tidak ingin menjawab, " kata Trimoelja selesai sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2017 malam.
Hal semacam itu disinggung tim kuasa hukum Ahok waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ajukan pertanyaan pada saksi Asroi mengenai penafsiran dari Surat Al-Maidah ayat 51.
" Dia menyampaikan janganlah jadikan orang nonmuslim sebagai pemimpin. Kan, tidak sama pada kafir serta nonmuslim. Jadi bebrapa info sejenis itu bikin kami sebagai kuasa hukum apakah saksi itu dapat diakui atau tak, " ucap Trimoelja seperti diambil dari Pada.
Sidang ketujuh masalah penodaan agama ini sudah mendatangkan empat saksi dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Semasing dua saksi kenyataan serta dua saksi pelapor.
Saksi-saksi kenyataan itu, yaitu Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu Yuli Hardi serta Nurkholis Majid, pegawai tak tetaplah Dinas Komunikasi, Info, serta Kehumasan Pemprov DKI Jakarta yang merekam pidato Ahok.
Setelah itu dua saksi pelapor, yakni Muhammad Asroi Saputra serta Iman Sudirman.
Ahok dikenai dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun. penjara serta Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun. penjara.
Menurut Pasal 156 KUHP, barangsiapa di depan umum menyebutkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan pada satu atau sebagian kelompok rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Baca Juga : Marah Dan Senyum Ahok Di Sidangnya Ke 7
Pengucapan kelompok dalam pasal ini serta pasal selanjutnya bermakna masing-masing sisi dari rakyat Indonesia yang tidak sama dengan satu atau bagian-bagian yang lain lantaran ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sesaat menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selamanya lima tahun. dipakai pada siapapun yang dengan berniat di depan umum keluarkan perasaan atau lakukan perbuatan yang pada pokoknya berbentuk permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan pada satu agama yang diyakini di Indonesia.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar