DPRD Akan Boikot Rapat Sampai Kemendagri Putuskan Status Ahok Jadi Tersangka
Pak Ahok - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyampaikan kalau anggota DPRD DKI dari empat fraksi bakal lakukan boikot rapat berbarengan SKPD sampai ada ketentuan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.
Triwisaksana menyampaikan ketentuan resmi itu mesti berbentuk pernyataan tercatat.
" Jadi dari Mendagri itu baru turun surat pemberhetian plt (pelaksana pekerjaan) gubernur (Sumarsono), namun belum ada surat putusan pengaktifan (Ahok) kembali. Jadi yang kami minta dari Mendagri yaitu surat tercatat berkaitan dengan status Ahok sebagai gubernur, " tutur Sani, sapaan Triwisaksana, di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sani menyampaikan surat itu bakal jadi basic hukum yang dipegang DPRD DKI dalam lakukan rapat berbarengan unit kerja piranti daerah (SKPD) Propinsi DKI Jakarta.
Politisi PKS itu menyampaikan, surat resmi dari Kemendagri berkaitan aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI berperan untuk hindari perselisihan atau cacat hukum berkaitan kebijakan yang di ambil Pemprov DKI di masa datang.
Sani menyampaikan DPRD DKI bakal terima bila Kemendagri menyebutkan Ahok kembali aktif sebagai gubernur, namun dia minta ketentuan itu mesti berupa pernyataan tercatat.
" Bila ada surat tertulisnya jadi kami bakal ikuti ketentuan. Kelak tanggung jawabnya ada di Menteri Dalam Negeri, " tutur Sani.
Sani mengharapkan Kemendagri selekasnya merespons permasalahan ini. Kata dia, DPRD DKI juga menginginkan roda pemerintahan selalu jalan lancar namun mesti tetaplah memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Mengenai, kata Sani, sebagian rapat yang terhalang akibat tindakan boikot ini yaitu rapat komisi dengan SKPD serta rapat pelajari APBD DKI 2016.
Baca Juga : Jaksa Agung " Kita Sedang Menungu Vonis Dari Hakim Untuk Penonaktifan Ahok "
Empat fraksi di DPRD DKI, yaitu Fraksi Gerindra, PPP, PKS, serta PKB mempersoalkan pengaktifan Ahok sebagai gubernur. Hal semacam ini lantaran Ahok berstatus terdakwa dalam masalah sangkaan penodaan agama.
Semestinya, gubernur terdakwa diberhentikan sesaat tetapi Kemendagri belum dapat memberhentikan sesaat Ahok lantaran dia didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sesaat Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Mengakibatkan, Kemendagri pilih menanti tuntutan jaksa atas masalah itu keluar.
Ahok bakal kembali tidak diaktifkan bila tuntutan hukumannya kian lebih lima tahun. Tetapi, bila kurang dari lima tahun, Ahok bakal tetaplah menjabat sebagai Gubernur DKI.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar