Fadli Zon " Pemerintah Melangar Undang-Undang karena Tidak Memberhentikan Ahok "
Pak Ahok - Langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang kembali aktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini berstatus terdakwa mengakibatkan dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dinamika ini lalu mengakibatkan timbulnya usulan hak angket, yang akan menginvestigasi pemerintah yg tidak memberhentikan Ahok.
Menurut beberapa pengusul hak angket, pemerintah sudah tidak mematuhi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah lantaran tidak memberhentikan Ahok yang berstatus terdakwa.
Mereka juga menilainya, pemerintah tidak mematuhi Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada lantaran lakukan serah terima jabatan pada 11 Februari 2017, yang masihlah termasuk juga saat kampanye.
Selama ini, empat fraksi di DPR yaitu PAN, Demokrat, Gerindra, serta PKS dengan cara resmi menyerahkan draf usulan hak angket pada pimpinan DPR.
Pimpinan DPR yang diwakili Fahri Hamzah, Fadli Zon, serta Agus Hermanto terima daftar sinyal tangan yang didapatkan dari empat fraksi tersebut di Ruangan Kerja Fadli Zon, Kompleks Parlemen, Senayan.
" Maka dari itu, lantaran ini pemerintah tidak mematuhi undang-undang yang telah terang ada, yaitu Undang-Undang Pemda, dengan adanya ini kami inisiasi hak angket, " kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
" Dengan hak angket ini kami menginginkan menguji kebijakan pemerintah yang terhitung pelanggaran lantaran tak memberhentikan saudara Basuki Tjahaja Purnama, " lanjut Fadli.
Terlebih dulu, DPR juga di ramaikan dengan wacana hak angket berkaitan dinamika yang berlangsung akibat masalah Ahok.
Usulan hak angket ini diinisiasi Partai Demokrat, atas sangkaan penyadapan atas Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sangkaan ini nampak dalam sidang Ahok.
Waktu itu kuasa hukum Ahok mengakui mempunyai bukti rekaman pembicaraan pada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dengan SBY ihwal keluarnya pandangan hukum MUI berkaitan pilih pemimpin nonmuslim.
Tetapi, sampai saat ini, usulan hak angket itu tidak lagi terdengar. Walau sekian, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman mengklaim hak angket sangkaan penyadapan itu tetaplah siap digelindingkan.
" Telah siap, tinggal kami kemukakan, telah lintas fraksi. Ya tunggulah saja. Kami tidak grasak grusuk, pelan namun tentu, " tutur Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Disamping itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate. Menurut Johnny hak angket yang tengah diinisiasi sebagian fraksi, tidak mempunyai substansi serta alasantasinya kurang kuat.
" Itu (hak angket) sama juga memindahkan politik DKI Jakarta ke tingkat nasional, itu tak bijak namanya. Hak angket adalah hak mengagumkan yang dipunyai DPR, janganlah dipakai cuma untuk kebutuhan pragmatis, " kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia memberikan, bila DPR akan menguji langkah Mendagri yang tidak memberhentikan Ahok, harusnya diawali lewat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri.
Bila di rasa belum cukup, Komisi II dapat membuat panitia kerja untuk mengerti lebih dalam Pasal 83 dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 mengenai Pemda.
" Bila masihlah belum memenuhi, jadi DPR dapat membuat pansus antar-fraksi hingga referensi yang didapatkan berbentuk konstruktif. Beberapa politisi harusnya jagalah sikap di saat tenang ini, " ucap Johnny.
Dinilai aneh
Menyikapi masalah hak angket ini, peneliti Komunitas Orang-orang Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menilainya janggal kemunculan dua hak angket berkaitan sangkaan penyadapan serta pemberhentian Ahok.
" Dengan catatan kemampuan pengawasan yang buruk itu, kita juga terasa ada yang aneh dari DPR saat dengan cara beruntun mengusulkan pemakaian hak angket. Terlebih ke-2 usulan yang diserahkan keduanya sama bertalian dengan profil Ahok, " tutur Lucius lewat pesan singkat.
" Meskipun sudah pasti DPR memakai gosip atau kebijakan pemerintah untuk tidak berkesan tengah menyerang Ahok memakai pemakaian hak angket, " lanjut dia.
Ia juga menilainya tidak masuk akal bila kemunculan dua usulan angket itu sebagai ekspresi manfaat pengawasan.
Menurutnya nyaris sepanjang masa kampanye, anggota DPR sebenarnya lebih repot bekerja sebagai kader partai daripada sebagai wakil rakyat.
" Mereka telah berkelompok sesuai sama support partai di Pilkada. Begitu susah untuk DPR untuk bekerja seperti wakil rakyat yang jadikan rakyat diatas semuanya, " papar Lucius.
Ia juga yakini mungkin ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan etika yang berlaku. Walau demikian itu tidak mesti direspons DPR dengan menggelora memakai hak angket.
" Yang paling utama yaitu bagaimana DPR jujur dengan beberapa langkah yang mereka ambillah supaya parlemen dengan semua kewenangannya tidak di buat murah cuma lantaran masalah persaingan Pilgub DKI, " kata Lucius.
Dua pandangan
Terlebih dulu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pihaknya masihlah menanti tuntutan jaksa penuntut umum pada Ahok.
Menurutnya, berdasar pada undang-undang, kepala daerah dapat diberhentikan sesaat bila tuntutan hukumannya diatas lima tahun serta ditahan oleh penegak hukum.
Disamping itu, ancaman hukuman pada Ahok ada peluang dibawah lima tahun. Diluar itu, Ahok bukanlah dalam posisi sebagai tahanan.
Bila nanti ada ketentuan ditahan, Ahok segera diberhentikan sesaat.
Baca juga : Ahok " Saya Kasihan Saja Dengan Habib Rizieq "
Tetapi, pemerintah dinilai tidak adil. Wakil Sekretariat Jenderal ACTA Yustian Dewi Widiastuti mencontohkan masalah pemberhentian sesaat Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, yang dijerat masalah narkoba.
Ia didakwa dua pasal yang ancamannya kurang dari lima tahun serta kian lebih lima tahun.
" Dalam masalah itu, Mendagri dengan tegas memberhentikan sesaat Ahmad Wazir, bahkan juga waktu statusnya masihlah tersangka, " kata Yustian.
Atas argumen itu, ACTA juga menuntut pemerintah ke PTUN.
Tetapi, Mendagri bakal memohon input dari Mahkamah Agung (MA) berkaitan penafsiran pasal-pasal yang didakwakan pada Ahok.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar