Ahok Tidak Terganggu kasus Korupsi E-KTP
Pak Ahok - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tenang-tenang saja lakukan kampanye. Di dalam persidangan mega skandal masalah korupsi e-KTP, dia tampak tidak terganggu.
Ahok mengakui pernah mengulas proyek E-KTP waktu jadi anggota komisi II DPR RI. Ia menyampaikan, masalah itu tak mengganggu keikutsertaannya di pilkada serta jalannya kampanye putaran ke-2.
“Enggak (ganggu) lah, saya sih enjoy saja orang tahu saya tidak mungkin saja curi duit. Saya sangka bila di Komisi II berlangsung seperti (korupsi E-KTP), mereka juga tidak mungkin saja ngajak saya kok. Sudah mengetahui ngajak saya mah, saya segera lapor KPK, ” tutur Ahok di lokasi Pulogadung sekian waktu lalu
Ahok mengakui, sepanjang jadi petinggi dia senantiasa kembalikan keunggulan duit perjalanan dinas. Hal semacam itu, kata Ahok, tunjukkan karakternya yang menampik pemberian tak terang asal-usulnya.
“Gubernur lebih duit operasional miliaran juga saya balikin saat hanya dituduh terima beberapa ratus juta, maka dari itu itu karakter orang itu teruji saat anda telah diberikan kekuasaan, ” kata Ahok.
Diluar itu calon gubernur nomor penentuan dua DKI Jakarta, Ahok, mengemukakan argumennya yang selalu menampik pengadaan ktp elektronik atau e-KTP.
Lantaran permasalahan ini, bekas anggota Komisi II DPR RI itu pernah berdebat dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) waktu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.
“Saya bukanlah menampik proyek e-KTP, saya hanya katakan e-KTP tidak butuh di buat jadi proyek, ” kata Ahok seperti diambil Kompas. com, 10 Maret 2017.
Ahok menyampaikan, semestinya kartu jati diri bisa dikumpulkan dengan kartu ATM. Pemerintah bisa bekerja sama juga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat untuk bikin kartu jati diri itu.
Pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta saat ini sudah mempunyai kartu jati diri yang terintegrasi dengan kartu ATM.
“Saya saat jadi wagub juga ngomong demikian kan. Dahulu hingga bekas Mendagri agak geram dengan saya, ” kata Ahok.
Menurut Ahok, pemutakhiran data e-KTP menggunakan biaya yang begitu besar. “Sekarang, KTP dapat buat narik uang tidak? Jadi mana yang lebih bahaya, kasih anda kartu ATM atau KTP? Jadi maksud saya ngapain buat system lagi, mengapa tidak numpang di bank, datanya, kerja sama, ” kata Ahok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut sangkaan korupsi pengadaan e-KTP. Kerugian negara akibat pengadaan e-KTP meraih Rp 2, 3 triliun.
Ada dua terdakwa dalam masalah ini, yaitu bekas Direktur Pengelola Info Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, serta bekas Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil, Irman.
Mengenai Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2. 371. 250. 000, 877. 700 dollar AS, serta 6. 000 dollar Singapura. Disamping itu, Sugiharto memperoleh duit beberapa 3. 473. 830 dollar AS. Dalam pembacaan dakwaan, banyak pihak yang dimaksud terima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.
Korupsi berlangsung mulai sejak proyek itu dalam rencana dan melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Tubuh Usaha Punya Negara, serta swasta. Dalam dakwaan masalah e-KTP dijelaskan beberapa nama besar yang disangka turut nikmati aliran dana megaproyek sejumlah Rp 5, 9 triliun.
Mereka yaitu Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Melcias Marchus Mekeng, Olly Dondokambey, Tamsil Lindrung, Mirwan Amir, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Miryam S Haryani.
Baca Juga : Ini Alasan Kader Partai Demokrat Mendukung Ahok-Djarot
Lalu, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, serta Jazuli Juwaini, Markus Nari, Yasonna H. Laoly, Khatibul Umam Wiranu, M. Jafar Hafsah, Ade Komarudin, Marzuki Ali, serta 37 anggota Komisi II DPR yang lain.salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar