Menerka Besaran Tuntutan Ahok
Pak Ahok - Sidang masalah sangkaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk babak baru. Agenda sidang hari ini, yaitu tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada terdakwa.
Sampai sidang ke-18, baik JPU ataupun terdakwa telah mendatangkan saksi serta ahlinya semasing. Penasihat hukum Ahok sekurang-kurangnya telah mendatangkan empat saksi. Sesaat, pakar yang didatangkan untuk disuruhkan gagasannya sejumlah 11.
Jadi keseluruhan telah 15 saksi serta pakar kita hadirkan ke persidangan, " kata satu diantara tim penasihat hukum Ahok, Triana Dewi Seroja.
Disamping itu, JPU mendatangkan empat saksi kenyataan serta sekitaran sepuluh saksi pakar. Pakar yang didatangkan, baik dari JPU ataupun terdakwa, yaitu pakar agama, hukum pidana, serta bhs.
Dari serangkain bukti serta kenyataan yang tersingkap dalam sidang, berapakah kurang lebih tuntutan untuk Ahok yang bakal dibacakan JPU? Dalam dakwaan, JPU mendakwa dengan pasal alternatif penistaan atau penodaan agama. Dakwaan alternatif ini ditandai dengan kata " atau ".
" Pada pokoknya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ditandai dengan kata atau, " tutur jaksa Ali Mukartono dalam sidang perdana masalah Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Desember 2016.
Dakwaan Alternatif Ahok
Pada dakwaan alternatif pertama, ia menuturkan, jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156a KUHP. Sedang, dakwaan alternatif ke-2 mencatut Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHAP berbunyi, Barangsiapa di depan umum menyebutkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan pada satu atau beherapa kelompok rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pengucapan kelompok dalam pasal ini serta pasal selanjutnya bermakna masing-masing sisi dari rakyat Indonesia yang tidak sama dengan satu atau sebagian hagian yang lain lantaran ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sesaat Pasal 156a mengatakan, Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun siapa saja dengan berniat di depan umum keluarkan perasaan atau lakukan perbuatan : a. yang pada pokoknya berbentuk permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan pada satu agama yang diyakini di Indonesia ; b. dengan maksud supaya orang tak berpedoman agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tuntutan Ahok
Ketua Tim JPU, Ali Mukartono, mengungkap, pihaknya tengah mempersiapkan materi tuntutan pada Ahok. Ia juga mengakui banyak yang perlu di teliti tim JPU.
" Doakan semoga dapat, namun banyak yang perlu kami cermat, namun ya kami cobalah menaati jadwal yang didapatkan majelis hakim, " kata Ali selesai ikuti sidang ke-17 Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 4 April 2017 malam, seperti diambil dari Pada.
Ia juga belum dapat meyakinkan unsur-unsur mana saja yang tercukupi yang bakal dibacakan dalam tuntutan pada Ahok itu.
" Besok baru kami berjumpa dengan tim berkesimpulan dari dakwaan yang dapat dibuktikan yang mana, itu besok. Tetapi, deskripsi kasar tuntutannya telah ada namun perjanjian tim belum ada, " ucap Ali.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil keputusan sidang masalah penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (11/4/2017).
" Diperintahkan supaya Jaksa mulai besok menyicil tuntutannya serta diinginkan tanggal 11 siap dibacakan. Lalu mulai tanggal 11 lantaran sudah melalui saat pembuktian, kamera bisa masuk, bisa live. Kelak bakal ditata tempatnya, " kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.
Ahok Yakin Bebas
Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok optimistis, majelis hakim yang menyidangkan masalah sangkaan penodaan agama bakal memberi putusan bebas clientnya.
Optimisme itu nampak karena sepanjang persidangan, sebagian kenyataan persidangan yang nampak malah bertentangan dengan dakwaan jaksa. Terutama sepanjang di persidangan, jaksa dinilai susah menunjukkan ada unsur kesengajaan serta kemauan terdakwa menistakan agama waktu berdialog dengan warga Pulau Seribu, 27 September 2016 lantas.
Bahkan juga Jaksa dinilai harus memberi tuntutan bebas untuk Ahok. Hal itu disibakkan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, dalam konferensi pers di Tempat tinggal Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 April 2017.
Ia memberikan, majelis hakim tidak dapat asal-asalan memberi ketentuan. Lantaran putusan hakim mesti berdasar pada minimum dua alat bukti yang dibarengi kepercayaan.
" Lawyer itu optimisnya tak bisa ngawur. Optimisme kami begitu kuat lantaran dasarnya yang nampak dalam kenyataan persidangan. Yang susah dibuktikan yaitu unsur dengan berniat (menistakan agama). Lantaran mesti ada kemauan yang dapat dibuktikan. Serta apa memanglah benar Ahok keluarkan sikap permusuhan pada ulama, itu juga susah dibuktikan, " kata Humphey.
" Jadi hakim tidak dapat asal-asalan mengambil keputusan sesukanya. Ia mesti dapat mempertanggungjawabkan dengan dua alat bukti ditambah kepercayaan. Jaksa harus juga menunjukkan dakwaannya dari unsur-unsur yang ada, " kata dia.
Baca Juga : Elektabilitas Ahok Membaik, Tim Pemenangan Ahok-Djarot Yakin Ahok Menang
Menurutnya, sepanjang karirnya jadi pengacara, ia memanglah belum pernah temukan ada jaksa yang berani memberi tuntutan bebas. Tetapi hal semacam itu bukanlah bermakna mustahil dikerjakan.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar