Safenet Desak Pemerintah Untuk Redam Persekusi The Ahok Effect
Pak Ahok - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memohon pemerintah Indonesia mewaspadai tindakan persekusi yang dimaksud Dampak Ahok (The Ahok Effect).
Jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara itu berasumsi, aksi persekusi itu telah menebar rata di semua Indonesia serta butuh jadi perhatian serius karna tingkat ancamannya yang riil.
Persekusi atau aksi pemburuan sewenang-wenang pada seseorang atau beberapa warga ini didasarkan atas usaha segelintir pihak untuk memburu serta menangkap seorang yang disangka sudah lakukan penghinaan pada ulama serta agama.
Latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini nampak mulai sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok ke pengadilan dengan pasal penodaan agama, dimana nampak kenaikan mencolok pelaporan memakai pasal 28 ayat 2 UU ITE.
Sesudah Ahok divonis bersalah, nampak aksi persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dikira mengejek agama/ulama di sosial media. Persekusi ini dikerjakan dengan sebagian step.
Pertama, lewat Facebook Page, admin men-trackdown beberapa orang yang mengejek ulama/agama. Ke-2, memberikan instruksi massa untuk memburu tujuan yang telah di buka jati diri, photo, serta alamat kantor/tempat tinggal.
Ketiga, tindakan gruduk ke kantor/tempat tinggalnya oleh massa. Serta ke empat, dibawa ke polisi serta dipakai pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP.
“Indonesia yaitu negara hukum, jadi semestinya persekusi ini tak dikerjakan serta mesti merujuk pada sistem hukum yang benar (process due of law). Jika temukan menulis menodai agama atau ulama, baiknya lakukan mediasi dengan cara damai, bukanlah digruduk massal, ” kata Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet lewat keterangannya.
Apabila mediasi gagal, lanjut Damar, barulah melaporkan ke polisi serta mengawasi jalannya pengadilan supaya adil.
“Kami (SAFEnet) mencemaskan, apabila tindakan persekusi ini dilewatkan terus-menerus jadi bakal jadi ancaman serius pada demokrasi, ” katanya.
Oleh karenanya, SAFEnet menekan pemerintah Indonesia (dengan cara spesial) pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk lakukan penegakan hukum yang serius pada aksi persekusi atau pemburuan sewenang-wenang yang dikerjakan segelintir pihak.
“Kemudian kami juga menekan Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) untuk lakukan usaha yang dikira butuh untuk meredam persekusi memakai sosial media karna tidak mematuhi hak privacy serta meneror kebebasan berekspresi, ” Damar menyatakan.
Poin setelah itu, sambung Damar, SAFEnet memohon pemerintah Indonesia untuk berikan perlindungan pada beberapa orang sebagai tujuan dari persekusi ini.
“Pasalnya, tiap-tiap orang mesti ditanggung untuk dilindungi dengan azas praduga tidak bersalah serta terlepas dari ancaman yang membahayakan jiwanya, ” pungkas Damar.Salam Admin PakAhok.
0 komentar:
Posting Komentar