Jalan Panjang Ahok Bersama DPR
Pak Ahok - Ahok kembali aktif bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta sesudah cuti kampanye sepanjang tiga bln. lebih. Alih-alih memperoleh pujian lantaran segera bekerja, Ahok mesti hadapi permasalahan baru.
Kembalinya pria bernama komplit Basuki Tjahaja Purnama ini memimpin pemerintahan di DKI Jakarta yang saat ini diperebutkan di Pilkada 2017, dia memetik hujatan, bahkan juga kritikan.
Tidak cuma dari sekumpulan orang-orang, DPR juga turut bergerak menampik kepulangannya ke Balai Kota karena menyandang status terdakwa sangkaan penistaan agama. Mereka menginginkan Ahok tidak diaktifkan.
Bukanlah salah Ahok kembali menjabat sebagai orang nomer 1 di DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, belum ada tuntutan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara Ahok yang menyebutkan hukumannya diatas lima tahun.. Dia tidak mau menyalahi ketentuan.
" Saya mesti adil. Tempo hari ada gubernur terdakwa yg tidak kami berhentikan ada juga. Lantaran ancaman hukumannya dibawah lima tahun.. Masalah DKI kan alternatif, maka dari itu kami lebih enak ada input DPR, beberapa ahli, serta minta pendapat MA, " kata Tjahjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2017.
Tetapi, beberapa legislator di DPR tak terima pernyataan itu. Ada empat fraksi di DPR, yakni Demokrat, Gerindra, PKS, serta PAN yang menginisiasi dibuatnya hak angket tentang aktifnya Ahok di pemerintahan lantaran menyandang status terdakwa.
Waktu usulan hak angket itu diberikan pada pimpinan DPR, Senin, 13 Februari tempo hari, jumlah anggota yang telah membubuhkan sinyal tangan sejumlah 90 orang.
Hak Angket Ahok
DPR resmi membacakan surat pengusul hak angket menonaktifan Ahok. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pemimpin rapat paripurna yang membacakannya.
" Surat dari pengusul hak angket anggota DPR RI tertanggal 13 Februari 2017 tentang penyampaian usulan pemakaian hak angket anggota DPR RI mengenai pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, " ucap Fadli waktu rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Walau cuma beragendakan membacakan surat masuk dari beberapa anggota Dewan, hujan interupsi tidak dihindarkan.
Satu diantaranya datang Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G. Plate. Dia memohon supaya mengajukan hak angket yang di kenal dengan Ahok Gate itu dicabut. Dia mengimbau serta mendorong bebrapa rekanan pengusung hak angket dicabut, mengingat kalau sekarang ini butuh dipertahankan kestabilan politik dalam negara lantaran sistem pilkada belum usai.
Tidak cuma itu, argumen lain yang disibak Johny yaitu sistem hukum pada Ahok dalam sidang sangkaan penistaan agama masihlah berjalan. Jaksa penuntut umum (JPU) juga belum ajukan tuntutan.
Sesaat perwakilan dari Fraksi PKS Refrizal turut mulai bicara. Menurutnya, mengajukan hak angket ini telah sesuai sama undang-undang dimana ada kian lebih 25 orang dari lebih satu fraksi mengusulkan hak angket itu.
Diluar itu, Presiden Joko Widodo disangka kembali tidak mematuhi UU lantaran aktifkan kembali Ahok yang berstatus terdakwa. Pengaktifan ini dapat dinilai tidak mematuhi undang-undang lantaran masih tetap dalam saat kampanye.
" Presiden mesti mengambil sikap untuk menonaktifkan terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pengaktifan kembali juga tidak mematuhi UU dan ketentuan KPU Nomer 12 tahun. 2016 waktu kampanye pada Sabtu jam 15. 30 tanggal 11, " papar Refrizal.
Walau banyak interupsi, hak angket ini untuk setelah itu dibawa ke Tubuh Musyawarah (Bamus) DPR.
Kepentingan Pilkada DKI?
Koordinator Komunitas Orang-orang Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang lihat usaha hak angket pengaktifan Ahok memimpin DKI Jakarta ini begitu erat dengan Pilkada DKI Jakarta, yakni memperebutkan kursi Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Terlebih, fraksi-fraksi di DPR yang ajukan hak angket Ahok ini bukanlah partai pendukungnya di Pilkada DKI 2017. Ahok serta Djarot Saiful Hidayat di dukung Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, serta PDIP.
" Usaha angket ini tak dapat dilepaskan dari kebutuhan politik Pilkada Jakarta. Hal semacam itu tampak dari fraksi yang semangat mendorong angket yaitu fraksi pendukung calon spesifik atau lawan politik Ahok di Jakarta, " ucap Salang.
Dia menjelaskan, semangat hak angket seperti ini kurang baik. Sebab, maksudnya tak murni untuk menegakkan ketentuan, namun lebih lantaran maksud politik spesifik.
Seirama, rekanan sejawatnya, Lucius Karus, melihat sebagian fraksi di DPR mulai memanas berkaitan usulan hak angket Ahok karena ada tuntutan kemenangan dan Pilkada DKI 2017 yang diperkirakan bakal berjalan dua putaran.
" Tuntutan kemenangan yang berimbas pada persaingan panas sepanjang masa kampanye, bikin partisipasi anggota DPR dalam kampanye pilkada semakin intens. Walau sebenarnya, beberapa anggota DPR ini ketika berbarengan tengah dalam saat persidangan. Aktivitas mereka ikut serta dalam kampanye sepanjang masa persidangan bikin kemampuan mereka jadi tambah jelek, " ucap Lucius.
Menurut data Formappi, selama Januari hingga Februari tak ada UU yang disahkan DPR. Bahkan juga, revisi UU MD3 yang cuma berkaitan sebagian pasal terbatas juga tidak lagi kedengaran pembahasannya.
Baca juga : Habib Rizieq " Saya Siap Perang Dengan Menjadi Saksi Sidang Ahok Minggu Depan "
" Demikian halnya revisi UU ASN. Sesekali cuma terdengar masalah kajian RUU Pemilu, namun juga belum tunjukkan perkembangan bermakna. Saya sangka kemampuan legislasi yang berantakan itu lantaran ketika berbarengan nyaris semuanya anggota DPR ikut serta sebagai tim pemenangan paslon Pilkada 2017 ini, " pungkas Lucius.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar