Membuka Perjalanan Hak Angket Ahok
Pak Ahok - Rapat paripurna DPR Kamis, 23 Februari tempo hari, bergemuruh. Pangkalnya, beberapa pengusul hak angket berkaitan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan cara politik menang satu langkah.
Komunitas paling tinggi DPR itu dengan cara resmi terima usulan hak angket yang oleh beberapa pengusul dilabeli Ahok Gate. Agendanya memanglah sekedar hanya membacakan surat masuk dari beberapa anggota dewan masalah hak angket ini untuk setelah itu dibawa ke Tubuh Musyawarah (Bamus) DPR. Rapat itu di pimpin Wakil ketua DPR Fadli Zon.
" Surat dari pengusul hak angket anggota DPR RI tertanggal 13 Februari 2017 tentang penyampaian usulan pemakaian hak angket anggota DPR RI mengenai pengaktifan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, " ucap dia, waktu rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Fadli mengakui, usulan hak angket berkaitan Ahok sudah sesuai sama ketentuan DPR RI mengenai tata teratur. Karenanya, bakal dibicarakan selanjutnya sesuai sama mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya sangat jauh, Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan, usulan hak angket itu mesti sesuai sama sistem hukum. " Permasalahan hak angket ini saya telah mencermati kalau tempo hari kan telah rapat, RDP (rapat dengar pendapat) pada Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II serta kita menghormati, " tutur pria yang akrab disapa Setnov ini.
" Pasti saya menghormati apa yang telah di sampaikan Menteri Dalam Negeri, kalau itu menanti sistem hukum. Serta pasti sistem hukum ini yaitu yang berlaku, yang kita mesti menghormati, lantaran berikut sistem segala-galanya, " lebih dia.
Karenanya, ia Novanto merekomendasikan, kajian hak angket Ahok dipercayakan pada pihak-pihak berkaitan. " Serta semoga tak ada beberapa hal yang mengecewakan semuanya sebagai ketentuan dari pihak-pihak yang berkaitan, " tegas dia.
Dalam usulan hak angket Ahok itu, anggota Fraksi Partai Gerindra yang di tandatangani sejumlah 22 orang, Partai Demokrat 42 orang, PAN 10 orang, serta PKS 16 orang.
Hujan Interupsi
Selesai pembacaan usulan hak angket Ahok, rapat paripurna hujan interupsi. Salah nya ialah Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate. Ia memohon supaya mengajukan hak angket yang di kenal dengan Ahok Gate itu dicabut.
" Kami mengimbau serta mendorong bebrapa rekanan pengusung hak angketnya serta mencabut usulan itu, mengingat kalau sekarang ini butuh dipertahankan kestabilan politik dalam negara lantaran sistem pilkada belum usai, " ucap dia.
Argumen yang lain, Johny memberikan, yaitu sistem hukum pada Ahok dalam sidang sangkaan penistaan agama yang masihlah berjalan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga belum ajukan tuntutan.
" Mengingat dakwaan yang tengah berjalan, pemakaian pasal dalam dakwaan (Ahok) itu belum ada, " kata dia.
Anggota Fraksi PKS Refrizal menyatakan, mengajukan hak angket Ahok telah sesuai sama Undang-Undang (UU). Yaitu, ada kian lebih 25 orang dari lebih satu fraksi yang mengusulkan hak angket itu.
" Dengan adanya ini kami ajukan hak angket sesuai sama dalam UU MD3 diserahkan minimum 25 orang, serta telah penuhi prasyarat. Ini namanya lain pendapat, ini demokrasi, " tutur Refrizal.
Menurut Refrizal, Presiden Joko Widodo disangka sudah tidak mematuhi UU lantaran aktifkan kembali Ahok yang berstatus terdakwa. Pengaktifan ini dapat dinilai tidak mematuhi undang-undang lantaran masih tetap dalam saat kampanye.
" Presiden mesti mengambil sikap untuk menonaktifkan terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pengaktifan kembali juga tidak mematuhi UU dan ketentuan KPU Nomer 12 th. 2016 waktu kampanye pada Sabtu jam 15. 30 tanggal 11, " papar dia.
" Hak angket kami tujukan ke presiden, bukanlah untuk Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo), " terang Refrizal.
Haerul Saleh dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan, hak angket Ahok ini tidaklah permasalahan remeh. Sebab, masalah ini bukanlah lagi jadi permasalahan lokal di DKI Jakarta, tetapi telah jadi permasalahan nasional.
" Persoalan ini bukanlah hal remeh, kita selalu dipertontonkan permasalahan baru oleh seseorang Basuki Tjahaja Purnama. Ini bukanlah lagi masalah Jakarta, namun masalah negara, dapat jadikan preseden jelek, " tegas dia.
Wilayah DPR
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah belum dapat memperkirakan dinamika hak angket Ahok. Sebab, paripurna Kamis tempo hari itu juga sekalian tutup Saat Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 serta reses DPR sepanjang lebih kurang dua minggu.
" Kita tidak paham dinamika anggota ya, anggota serta fraksinya semasing penuh dinamika. Apakah tetaplah jadi tambah, menyusut, keputusannya di paripurna, " ucap Fahri.
" Jadi kita saksikan saja dinamikanya pascareses dua minggu itu. Apakah tetaplah jadi tambah atau menyusut, " dia meneruskan.
Sekurang-kurangnya menurut Fachri, ada dua argumen mengapa aktifnya Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta masuk ke ranah DPR. Pertama, pengaktifan Ahok menyebabkan kontra lantaran banyak pihak yang berasumsi statusnya saat ini terdakwa sidang sangkaan penistaan agama. Ke-2, Ahok diaktifkan kembali waktu tengah saat kampanye Pilkada DKI 2017.
" Masalahnya yang aktifkan gubernur itu Presiden. Ke-2, domainnya UU bukanlah Perda (Ketentuan Daerah). Bila DPRD baru domainnya Perda. Bila UU yang disangka dilanggar, jadi penyelidikan angket oleh DPR, " kata dia.
Dia menyampaikan jangan pernah ada pandangan lantaran permasalahan Pilkada DKI 2017, hak angket Ahok jadi ranah nasional. Semuanya daerah mempunyai hak sama dalam perlakuan tiap-tiap permasalahan di DPR.
" Saya senantiasa ingatkan Pilkada berlangsung di 101 daerah. Kita tak bisa kehilangan mata pandang selalu untuk melihat bhineka kebangsaan dari Sabang hingga Merauke, serta di semua Indonesia. Tidah cuma Jakarta yang utama, namun semuanya utama, " kata dia.
" Ada sejenis kezaliman lantaran Jakarta sangat over coverage. Seakan Indonesia cuma Jakarta. Telah duit konsentrasinya di Jakarta, berita Jakarta, aktornya Jakarta. Indonesia sangat luas bila cuma disederhanakan jadi Jakarta, " Fahri menandaskan.
Nasib Hak Angket
Walau belum dapat memperkirakan, tetapi Fahri memberi kisi-kisi. Sekurang-kurangnya, ia mengira, nasib hak angket Ahok bakal ditetapkan pada 15 Maret 2017. Ketentuan sepakat atau tidaknya usulan hak angket bakal ditetapkan pada pembukaan saat sidang selanjutnya.
" Masih tetap dalam saat reses, artinya itu paling cepat 15 Maret, atau 16 Maret (ketentuan hak angket), lantaran sidang pembukaan baru bakal dikerjakan pada 15 Maret, " kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 24 Februari 2017.
Hingga, lanjut Fahri, disitu baru dijadwalkan, bila fraksi setuju penjadwalan atau Tubuh Musyawarah (Bamus) setuju jadi pada paripurna selanjutnya bakal segera di ambil ketentuan.
Baca juga : Jalan Panjang Ahok Bersama DPR
" Kemudian di tanya pada anggota, apa keinginan usulan dari pengusul kalau kita DPR, bakal bikin penyelidikan angket pada pengaktifan kembali gubernur DKI. Bila katakan sepakat bermakna ketok, dibuat lah pasus angket yang kemudian lalu di paripurna selanjutnya anggota pansus bakal diumumkan, " papar dia.Kajian di Bamus DPR permasalahan hak angket Ahok ini, kata Fahri, mungkin dikerjakan pada saat reses untuk menjadwalkan hak angket masuk paripurna.
" Dapat saja itu atas keinginan fraksi-fraksi serta kita mengundang sebagai rapat konsultasi pengganti bamus, itu dapat dikerjakan, " Kata Fahri.Salam Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar