Hak Angket Ahok Yang Kental Dengan Aroma Pilkada

Hak Angket Ahok Yang Kental Dengan Aroma Pilkada


Pak Ahok -  Koordinator Komunitas Orang-orang Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyampaikan usulan hak angket yang sampai saat ini masihlah bergulir di DPR begitu erat hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta dalam memperebutkan kursi gubernur serta wakil gubernur. 

Menurutnya, fraksi-fraksi yang sama pendapat dengan usulan hak angket itu parpol yang berseberangan support. 

" Usaha angket ini tak dapat dilepaskan dari kebutuhan politik Pilkada Jakarta. Hal semacam itu tampak dari fraksi yang semangat mendorong angket adalah fraksi pendukung calon spesifik atau lawan politik Ahok di Jakarta, " kata Salang waktu dihubungi. 

Selanjutnya, kata dia, semangat mengajukan hak angket itu dinilainya tak murni untuk menegakkan ketentuan, namun lebih dikarenakan maksud politik spesifik. 

" Bila Ahok kalah dalam pilkada Jakarta, tentu angket ini akan berhenti. Bila DPR RI bekerja seperti ini, efeknya begitu jelek untuk institusi DPR serta keyakinan umum nanti makin hilang, " tandasnya. 

Menurut Salang, ada instrumen lain yang dapat dipakai DPR untuk memperoleh keterangan dari pemerintah, yaitu dengan mengundang menteri dalam negeri pada rapat dengar pendapat (RDP) di komisi. 

" Terkecuali mendagri tak dapat menerangkan serta memanglah ada unsur pelanggaran dalam ketentuan itu, " ujarnya. 

Dengan cara terpisah, empat anggota dari keseluruhan 132 angota DPD RI menyebutkan sikap politik pada pengaktifan kembali Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka, diantaranya, Ketua DPD A. M. Fatwa, Wakil Ketua Komite III Fahira Idris, dan anggota Komite II Dailami Firdaus serta Dedy Iskandar Batubara. 

Menurut mereka, pengaktifan kembali Basuki tidak cocok dengan UU. 

" Saya terasa ini dengan cara moril tentu mempunyai kemampuan. Saya terasa ini satu hal yang diperjuangkan berbarengan DPR terutama fraksi DPR yang menggelindingkan hak angket mengenai pengaktifan Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa, " tutur Fatwa. 

Baca juga : Ahok " Kalau Ada Tanah Negara Dipakai Swasta Bikin Mal, Itu Bisa Pidana "

Dailami Firdaus mengakui begitu prihatin dengan kembalinya Basuki jadi Gubernur DKI Jakarta sesudah cuti. Menurut dia, pernyataan politiknya ini sebagai bentuk penambahan kemampuan untuk DPR.Admin Pak Ahok.
Share on Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar