Polemik Jabatan Gubernur Ahok
Pak Ahok - Situasi Pendopo Balai Kota Jakarta, pagi itu kembali riuh. Ada beberapa puluh warga berkumpul untuk mengadu bermacam masalah Jakarta pada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sudah aktif kembali sebagai pemimpin Ibu Kota.
Warga yang datang sebagian besar ibu-ibu itu membawa map diisi pengaduan. Mereka berbaris serta mempersiapkan hp untuk Berfoto dengan Ahok.
Warga Pejaten, Yuanita mengakui sudah ada di Balai Kota mulai sejak jam 06.00 WIB. " Saya tunggulah bener ini Pak Ahok balik (Balai Kota), " katanya semangat.
Pada akhirnya, orang yang ditunggunya juga tiba. Sekitaran jam pukul 07.00 WIB, Ahok yang kenakan pakaian dinas berkelir cokelat melangkahkan kakinya di Balai Kota. Tidak pelak, hadirnya bekas bupati Belitung Timur itu segera disambut hangat warga.
" Pak Ahok selamat datang kembali, " kata warga kompak memberi perkataan selamat.
Selesai itu, warga segera berebut mendekati Ahok untuk berswafoto. Dia tampak semringah meladeni photo dengan warga. Ahok mengakui berniat meluangkan diri ke Balai Kota untuk berjumpa warga serta terima pengaduannya sebelumnya melakukan sidang ke-10 berkaitan masalah sangkaan penistaan agama di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.
Karena Ahok mesti ada di persidangan, pekerjaan itu lalu dipegang oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Ada beberapa agenda yang perlu dikerjakan.
" Pertama buka diklat, terima laporan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta Pusat, Selatan, serta Timur, " kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Djarot memberikan, sekarang ini pemerintah DKI Jakarta bakal mengutamakan sebagian komponen seperti subsidi makanan untuk penerima Kartu Jakarta Pandai (KJP).
" Umpamanya, untuk beli susu kacang hijau, beli sepatu, beli seragam sekolah. Maka dari itu bakal dimasukkan komponen seperti itu, " kata dia.
Diluar itu, Ahok serta Djarot akan konsentrasi pada pembangunan koridor satu Light Rail Transit (LRT) untuk penyambutan Asian Games 2018.
" Ada juga menginginkan jadikan sebagian pasar jadi tempat perkulakan. Sampai bakal mengintegrasikan perumahan atau rusun dengan sarana umum, " ucap Ahok.
Djarot mengakui tidaklah terlalu mempersoalkan perombakan kebijakan yang dikerjakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sepanjang Ahok serta Djarot cuti kampanye.
Polemik Jabatan Gubernur Ahok
Hadirnya Ahok kembali di Balai Kota mengundang masalah. Hal semacam ini menyusul status Ahok sebagai terdakwa dalam masalah sangkaan penistaan agama, yang persidangannya masihlah berjalan.
Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI sesudah cuti kampanye sepanjang 3, 5 bulna Jabatan itu ia pegang sesudah Plt Gubernur DKI Sumarsono menyerahkannya pada Sabtu 11 Februari 2017.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Ahok bakal tetaplah menggerakkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pekerjaan itu selalu diberikan sampai ada ketentuan hukum tetaplah (inkrach) dari pengadilan.
" Ketentuan yang kami ambillah pada petinggi pusat serta daerah yang punya masalah hukum apapun, azas praduga tak bersalah mesti diprioritaskan, terkecuali OTT (Operasi Tangkap Tangan) serta status terdakwa ditahan, " kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, lewat pesan singkat, Jumat 10 Februari 2017.
Diluar itu, ia juga menanti tuntutan JPU pada Ahok dalam sidang masalah sangkaan penistaan agama. Dalam dakwaannya, Ahok didugakan Pasal 156 atau 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun sedang saat pidana penjara dalam Pasal 156 a optimal yaitu lima tahun
" Saya menanti tuntutan jaksa yang resmi. Jaksa menuntut kan tak alternatif a atau b, pastinya satu, " kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Karenanya, pihaknya mesti berlaku adil pada semuanya petinggi yang tengah berperkara. Perlakuan itu tetaplah diberikan pada mereka yg tidak ditahan.
" Ya saya mesti adil seperti rekan-rekan petinggi yang lain yang kasusnya dibawah 5tahun selama dia tak ditahan dia tetaplah menjabat, " kata Tjahjo.
Undang Hak Angket DPR
Ketentuan Kemendagri yang tidak menonaktifkan sesaat Ahok dari Gubernur DKI mengundang Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kebijakan itu dikira tidak mematuhi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.
Dalam undang-undang dijelaskan, " Kepala daerah serta/atau wakil kepala daerah diberhentikan sesaat tanpa ada lewat usulan DPRD lantaran didakwa lakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana pada keamanan negara, serta/atau perbuatan lain yang bisa memecah iris Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”
Ketua ACTA Kris Ibnu menyebutkan, tuntutan yang dilayangkannya telah tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor registrasi 36/G/2017/PTUN tertanggal 13 Februari 2017. Pihak tergugat yaitu Presiden, tuntutannya yakni memohon pemerintah menerbitkan Surat Ketentuan (SK) pemberhentian sesaat Ahok sebagai Gubernur DKI.
" Kami meyakini menang, " tegas Kris bekas waktu didapati di kantor Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat.
Tidak cuma digugat ke PTUN, masalah Ahok itu juga mengundang hak angket anggota dewan di Senayan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bakal selekasnya mengajak anggota dewan lain untuk ajukan hal yang sama.
" Kami Fraksi Gerindra, mungkin saja kelak ada beberapa kawan-kawan dari sebagian fraksi lain tengah menginisiasi pansus angket. Fraksi Gerindra bakal ajukan satu pansus, Ahok Gate, " ucap Fadli, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
" Kita menginginkan menguji satu pelanggaran yang dikerjakan pemerintah dalam soal ini, yg tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur, " tambah Fadli.
Ajakan itu disambut Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, serta PAN. Hak angket dinilai sebagai langkah paling pas serta konstitusional DPR dalam mempertanyakan kebijakan itu.
" Fraksi PKS berbarengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi PAN resmi menggelindingkan Hak Angket Dewan ini supaya Pemerintah dapat menerangkan pada umum mengenai landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok, hingga terang serta tak ada kesimpangsiuran, " tutur Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.
Setelah itu, lanjut dia, inisiator Hak Angket bakal menggalang support anggota DPR lintas Fraksi supaya bisa selekasnya diolah dengan cara kelembagaan DPR.
Presiden Jokowi mengerti ada multitafsir dalam mengerti undang-undang itu. Karenanya, Istana memohon Mendagri Tjahjo untuk memohon pandangan resmi dari Mahkamah Agung (MA).
" Bila telah ada pandangan resmi dari MA, jadi kerjakan apa sebagai pandangan resmi itu, " kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menirukan perkataan Jokowi selesai berjumpa di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Haedar menilainya langkah sang presiden itu begitu pas. Hal semacam ini untuk menyudahi masalah yang ada di dalam orang-orang.
Baca Juga : Hak Angket Ahok Yang Kental Dengan Aroma Pilkada
" Saya fikir itu langkah yang cukup menawan ya di dalam banyak tafsir mengenai (Ahok) aktif serta nonaktif ini, jadi langkah paling baik yaitu memohon fatwa MA. Fatwa MA ya bukanlah MUI, " ucap Haedar.Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar