Tangapan Ahok Soal E-KTP
Pak Ahok - Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut masuk dalam daftar penerima fee proyek e-KTP. Info itu mengedar di sosial media.
Menyikapi hal itu, Ahok menyatakan waktu jadi anggota DPR dialah orang yang paling keras menampik e-KTP waktu itu.
" Saya saat itu keras saja mengapa ada seperti itu. Saya paling keras menampik e-KTP, " kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta.
Ahok mengakui baru mendengar masalah gosip itu. juga mempertanyakan apakah nama yang mengedar yaitu daftar penerima fee proyek E-KTP atau cuma daftar anggota Komisi II.
" Tidak tahu saya. Itu hanya daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan mungkin. Yang ingin bagiin buat daftar terima apa tidak? " kata Ahok.
Bekas Bupati Belitung Timur itu menyatakan, waktu ia jadi anggota Komisi II DPR tegas menampik proyek e-KTP. Tetapi, bila proyek itu tetaplah dikerjakan, Ahok waktu itu mengusulkan untuk memakai bank daerah.
" Saya katakan, gunakan saja bank pembangunan daerah, kebanyakan orang ingin buat KTP tentu ada rekamnya kok. Saya katakan ngapain habisi Rp 5 triliun-6 triliun. Tambah baik, bila anda menginginkan ke Bandung, umpamanya, daftar saja di Kota Bandung. Lapor saja ke Bank Jawa Barat. Jadi seperti kartu mahasiswa, " tutur Ahok.
Ahok menyatakan tidak pernah terima fee proyek e-KTP sebab dia tidak pernah terima duit yang bukanlah haknya. Hal semacam itu ditunjukkannya, dengan kembalikan duit perjalanan dinas yang lebih ke DPR.
" Yang tentu, duit perjalanan dinas lebih satu hari dua hari saja saya balikin kok. Anda cek saja. Perjalanan dinas tidak sesuai sama harinya saya balikin. Duit yg tidak dipotong pajak, tentu ini duit tidak bener. Orang sudah mengetahui siapa Ahok kok. Siapa berani kasih uang ke gua, segera gua laporin ke KPK, " tegas Ahok.
Terlebih dulu, mengedar daftar nama beberapa orang yang pernah menjabat sebagai anggota DPR atau yang masihlah menjabat disangka terima fee proyek e-KTP.
Terdaftar beberapa tokoh serta anggota DPR pernah di check Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam masalah yang merugikan negara sebesar Rp 2, 3 triliun itu.
Baca Juga : Polemik Jabatan Gubernur Ahok
Salah satunya, Ketua DPR Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bekas Mendagri Gamawan Fauzi, dan bekas anggota DPR Numan Abdul Hakim serta Rindoko Dahono Wingit.Admin Pak Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar